Etika Profesi PR

 ETIKA PROFESI PUBLIC RELATION

1.      Latar belakang

Dalam profesinya PR atau humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi.sebagai profesi,humas atau PR mempunyai etika yang harus di terapkan dan dijalankan. Humas (Public Relations) menurut Frank Jefkins adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik kedalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Dalam mengerjakan komunikasi dan menciptakan saling pengetian maka dibutuhkan etika dalam profesi PR , Etika merupakan cabang dari filsafat dimana mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang kadang-kadang orang memakai dengan istilah filsafat etika, filsafat moral, filsafat susila.etika ilmu yang mempelajari apa yang benar dan apa yang salah.

Pekerjaan PR merupakan posisi yang sangat penting dan tidak dapat dijabat oleh sembarang orang, karena PR menjalankan fungsi dan tugasnya memikul tanggung jawab yang sangat berat berkaitan dengan masalah etika moral yang luhur.

PR dalam melakukan pekerjaan haruslah mempunyai niat baik dan bersifat netral, tidak berpihak pada salah satu golongan. Beban pekerjaan seorang PR tidaklah sedikit. PR sebagai komunikator harus memilili kredibilitas yang cukup tinggi

2.      Pengertian Etika

Menurut Soleh Soemirat, (2005:169)   Etika mengacu pada sistem nilai dengan apa orang menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar, yang adil dan tidak adil, yang jujur dan tidak jujur. Etika terungkap dari perilaku moral dalam situasi terterntu. Peran etika dalam kehidupan pribadi dan praktisi sendiri juga sama pentingnya.

Jadi,Etika didalam pengertian bisa diartikan sebagai suatu kode etik yang membatasi diri seseorang dalam berprilaku yang berdasarkan nilai-nilai yang ada dan norma-norma yang akan menjadikan suatu tuntutan dalam setiap diri seseorang. Didalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional yang diperlukan suatu sistem yang akan mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul, dalam sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain

3.      Profesi

Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian (Wicaksana, 2008 dan Isnanto, 2009) Tidak semua pekerjaan dikatakan Profesi karena untuk dapat disebut Profesi ada karakteristik tertentu yang harus dimiliki oleh pekerjaan. Setelah dapat melalui standar-standar kualitas dalam menggeluti pekerjaannya praktisi  yang menggeluti profesi tersebut dapat dikatakan Profesional.

4.      Profesional & Profesionalisme

Professional adalah pelakunya dan profesionalisme adalah suatu sikap atau idealism. Profesi berasal dari kata professues (latin) yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji.

Profesi sebagai suatu keterampilan atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya lewat jalur pendidikan atau pengalaman.

Professional adalah seseorang yang memiliki kemampuan teknis dan operasional yang diterapkan secara optimum dalam batas batas etika profesi. Seseorang yang bisa digolongkan dan dikatakan sebagai seorang professional adalah a person who does something with great skill.

5.      Prinsip dasar Profesi

Prinsip-prinsip etika profesi (Keraf, 1993 : 49-50)

Prinsip-prinsip PR profesional adalah:

1.    Tanggung jawab

Seorang PR harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi, hasil dan dampak yang tampak yaitu:

a.     Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada standar profesi.

b.     Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan serta pelaksanaan profesi tersebut terhadap dirinya, rekan kerja dan profesi, organisasi/perusahaan dan masyarakat umum, serta keputusan atau hasil pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna yang baik bagi dirinya atau pihak lain. Prinsip sebagai profesional harus berbuat yang baik dan tidak untuk berbuat sesuatu yang merugikan.

2.      Ketidakterikatan (kebebasan) Para profesional memiliki ketidakterikatan atau keberpihakan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa khawatir atau ragu-ragu, tetapi memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standard perilaku profesional.

3.      Kejujuran

Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang dimilikinya, mengakui akan kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

4.      Keadilan

Dalam menjalankan profesinya maka setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Selain itu harus menghargai hak-hak, menjaga kehormatan nama baik, martabat dan milik bagi pihak lain agar tercipta saling menghormati dan keadilan secara obyek dalam kehidupan masyarakat.

5.      Otonomi

Seorang profesional memiliki kebebasan secara otonomi dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuannya, organisasi dan departemen yang dipimpinnya melakukan kegiatan operasional atau kerjasama yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Apapun yang dilakukannya itu adalah merupakan konsekuensi dari tangggung jawab profesi, kebebasan otonom merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bagi setiap profesional.

6.      Humas sebagai profesi Etis

Pekerjaan PR merupakan posisi yang sangat penting dan tidak dapat dijabat oleh sembarang orang, karena PR menjalankan fungsi dan tugasnya memikul tanggung jawab yang sangat berat berkaitan dengan masalah etika moral yang luhur.

PR dalam melakukan pekerjaan haruslah mempunyai niat baik dan bersifat netral, tidak berpihak pada salah satu golongan. Beban pekerjaan seorang PR tidaklah sedikit. PR sebagai komunikator harus memilili kredibilitas yang cukup tinggi

Jadi,  Etika penting sebagai landasan dasar atau sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan bidang public relations (PR). Seseorang dengan profesi kehumasan dalam melaksanakan harus mengacu pada prosedur yang telah ditentukan baik pihak manajemen perusahaan/organisasi tempat ia bekerja. Profesional PR sebelum menjalankan pekerjaan harus dapat mempelajari segala ketentuan yang diatur secara prosedural apa yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar, apa yang jika diabaikan akan mendapat sanksi moral.

7.      Profesi PR bekerja dengan mempertimbangkan etika

Praktisi Public Relation dituntut memiliki kemampuan seperti : berkomunikasi, mengorganisir, bergaul dan berelasi, berkepribadian utuh dan jujur serta memiliki daya kreatif yang kuat. Selain itu juga harus memiliki keterampilan yang tinggi di bidang penguasaan teknologi informasi untuk menunjang tuntutan pekerjaannya.

Dari kemampuan dan keterampilan itu dapat dikatakan bahwa seorang praktisi Public Relation yang memiliki kemampuan sedemikian rupa adalah seorang yang profesional public relation profesional apabila dirinya dapat menjalankan profesinya sesuai kaidah kaidah dan aturan-aturan yang ada atau sesuai kode etik yang mengatur profesinya.

Dengan mampu menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik public relation maka seorang public relation akan mengenali lebih dalam pembenaran dan motivasi utama di baik pekerjaan yang bidang yang di tekenuni.Para profesional, khususnya public relation dalam melaksankan peran dan aktivitasnya tidak boleh lepas dari etika yanga di karena kode etik atau etika profesi itulah standart moral yang harus di pegang oleh seorang public relation agar tetap hidup.

Dengan adanya kesadaran untuk memegang teguh kode etik public relation maka seorang public relation dapat memiliki posisi baik dirinya di mata massyarakat. PR juga akan dapat menjalankan tugas dan kewajiabnnnya dengan tanggung jawab penuh dan setiap kemampuna dan keterampilann yang dimilikinya dapat diolah dengan baik untuk menciptakan konsep kerja yang baik terhadap perusahaan yang di wakilinya, masyarakat dan lebih besar lagi dampaknya adalah bagi dirinya sendiri.

Oleh karena itu, seorang public relation yang profesional adalah seorang yang pribadinya mampu memahami dan menerapkan setiap kode etik atau etika profesi dengan benar sesuai profesinya dan berdampak bagi jaringan profesinya maupun dirinya sendiri.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang berat, maka termasuk dalam norma hokum.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Kode perilaku seorang praktisi humas, antara lain:

1.      Code of conduct,merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya.

2.      Code of profession,merupakan standar moral, bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional.

3.      Code of publication,merupakan standar moral dan yuridis etis melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik.

4.      Code of enterprise, menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha, UU PT, UU Hak Cipta, Merk dan Paten, serta peraturan lainnya.

International Public Relation Association (IPRA) menyatakan kode etik humas yang kemudian diterima dalam konvensi-nya di Venice pada Mei 1961, isinya adalah Integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA

1.      Perilaku kepada klien dan karyawan :

a.Perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan

b.Tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan

c.Menjaga kepercayaan klien dan karyawan

d.Tidak menerima upah, kecuali dari klien lain atau majikan lain

e.Tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain

f.Menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu.

2.      Perilaku terhadap publik dan media :

a.       Memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang

b.      Tidak merusak integritas media komunikasi

c.       Tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan

d.      Memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani

e.       Tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka.

3.      Perilaku terhadap teman sejawat :

a.       Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain

b.      Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya

c.       Bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini.

8.      Manfaat etika dalam aktivitas PR

Manfaat etika dan etiket dalam PR sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan pekerjaan, karena pekerjaan PR yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. karena PR menjalankan fungsi dan tugasnya memikul tanggung jawab yang sangat berat berkaitan dengan masalah etika moral yang luhur.[1]

PR dalam melakukan pekerjaan haruslah mempunyai niat baik dan bersifat netral, tidak berpihak pada salah satu golongan. Beban pekerjaan seorang PR tidaklah sedikit. PR sebagai komunikator harus memilili kredibilitas yang cukup tinggi.

9.      Dampaknya bagi PR bekerja tidak mempertimbangkan etika

Kode etik public relation, merupakan sebuah acuan dari setiap kebijakan yang diambil oleh para humas dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang humas profesional yang ketika bekerja dengan kesadaran penuh akan kode etik, maka ia akan bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik dan dengan memperhatikan sebaik-baiknya semua pekerjaan agar sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dengan mengingat pentingnya kode etik public relation bagi para praktisi humas, dan berkaitan dengan tidak dijalankannya kode etik humas ini, praktisi public relation yang tidak menjalankan kode etiknya, tentunya akan mendapatkan beberapa kerugian bagi dirinya maupun perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja.

Bagi dirinya sendiri, praktisi public relation yang bekerja tidak sesuai kode etik akan memberikan penilaian negative dari para rekan dalam bekerja di dalam perusahaan tersebut. dampak negative lainnya hingga paling parah adalah penurunan pangkat bekerja dan bahkan dikeluarkannya dari tempat ia bekerja.

Bagi perusahaan yang tidak menjalankan kode etiknya maka akan memberikan dampak negative juga bagi perusahaan, yaitu perusahaan akan mendapatkan citra negative di masyarakat, dan apabila citra ini sudah berkembang di dalam masyrakat, maka ini akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan, dan bahkan performa perusahaan dalam memproduksi akan sangat terganggu.

Jadi berdasarkan pada penjelasan singkat tersebut, maka jelaslah bahwa kode etik sangat penting bagi praktisi public relation, selain itu juga akan sangat besar pengaruhnya jika tidak dijalankan didalam suatu perusahaan tersebut.  Hal ini juga harus memiliki satu kunci yang pasti untuk dapat menjalankan kode etik ini bersama, yaitu dengan kerjasama oleh semua pihak yang terdapat didalam perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens. K. 1997, Etika, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Canfield Bertrand R, 1964, Public Relations Principles, Cases and Problem Fourth Edition, Richard D. Irwin, Inc. Home, Illinois.

Cutlip, Scott M. Allen H. Center, 1982, Effective Public Relations, Revise 5th Edition, Prentice Hall, Inc. Engle Wood Clips, New Jersey.

Effendy, Onong Uchjana, 1993, Human Relations dan Public Relations, Cetakan VIII, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Keraf, A. Sonny, 1991, Etika Bisnis Membangun Citra, Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Jakarta Kanisus.

Ruslan Rosady, 2002, Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi, PT. Raja Grafindo Jakarta.

Ruslan, Rosady, 1995, Aspek-aspek Hukum dan Etika Dalam Aktivitas Public Relations Kehumasan, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ruslan, Rosady, 2002, Etika Kehumasan, Konsep dan Aplikasi, Jakarta, Raja Grafindo. 

Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka Purnadi, 1989, Perihal Kaidah Hukum Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sumarno, Kismiati El-Karimah, Ninis, Agustini Damayani, 2004, Filsafat dan Etika Komunikasi, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Yulianita Neni, 2005, Dasar-dasar Public Relations, Pusat Penerbitan Universitas (P2U) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung (LPPM UNISBA).